BNPB Waspadai Banjir Rob di 15 Provinsi Pesisir, Bencana 2026 Tembus 2.247 Kejadian

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta pemerintah daerah pesisir dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir pesisir atau banjir rob yang mengancam 15 wilayah provinsi memasuki musim hujan. Arahan tersebut tertuang dalam Surat Direktur Peringatan Dini BNPB Nomor B-79/BNPB/PDin/BP.03.02/10/2026 tertanggal 22 Oktober 2026, yang dirilis kepada publik pada 31 Oktober 2026.

Peringatan dini itu dipicu oleh kombinasi fenomena astronomi dan dinamika laut. BNPB mencatat fase bulan purnama terjadi pada 26 Oktober 2026, disusul fase perigee — titik terdekat bulan dengan bumi — pada 29 Oktober 2026. Kedua fase tersebut, bersama dinamika oseanografi, berpotensi menaikkan muka air laut dan memicu banjir rob di kawasan pesisir.

Adapun 15 wilayah pesisir yang diminta waspada meliputi Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku. Daftar wilayah tersebut disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

Banjir rob berbeda dari banjir akibat hujan deras. Fenomena ini terjadi ketika air laut pasang naik melampaui bibir pantai dan menggenangi daratan, terutama di kawasan pesisir yang landai. Ketika fase bulan purnama bertepatan dengan perigee, tarikan gravitasi bulan terhadap bumi menguat sehingga pasang air laut dapat lebih tinggi dari biasanya. Kondisi inilah yang menurut BNPB meningkatkan risiko genangan di 15 wilayah tersebut pada periode peringatan.

Di sisi lain, data kebencanaan nasional menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Per 30 Oktober 2026, total kejadian bencana sepanjang 2026 tercatat mencapai 2.247 kejadian, bertambah dengan 6 kejadian banjir di Sumatra Utara dan Aceh serta 2 kejadian cuaca ekstrem di Kalimantan Selatan dan Jawa Timur. Kabupaten Deli Serdang menjadi wilayah terdampak banjir terparah dengan 7.615 kepala keluarga terdampak dan 7.327 hunian terendam, disusul Kota Medan dengan 2.405 kepala keluarga terdampak. Seluruh angka tersebut merupakan data resmi yang dilaporkan BNPB.

BNPB mengimbau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat pesisir untuk membatasi aktivitas di kawasan pantai saat air pasang mencapai titik maksimum. Masyarakat juga diminta menunda melaut apabila gelombang tinggi dinilai membahayakan keselamatan, serta mengamankan perahu dan aset milik warga dari potensi terjangan air laut.

Kewaspadaan juga diarahkan ke wilayah barat Indonesia menyusul terpantaunya bibit Siklon Tropis 91B di Laut Andaman. Provinsi Aceh saat ini berstatus Siaga menghadapi potensi dampak cuaca ekstrem dari sistem cuaca tersebut, sehingga koordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat menjadi semakin penting.

Dampak banjir rob tidak hanya berupa genangan sesaat. Air laut yang masuk ke daratan dapat merendam permukiman, merusak jalan dan fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat pesisir seperti perikanan dan perdagangan. Genangan air asin juga berisiko merusak lahan pertanian dan mencemari sumber air bersih warga di sekitar pantai.

Memasuki musim hujan, BNPB mengingatkan bahwa banjir rob dapat beriringan dengan banjir akibat curah hujan tinggi. Kombinasi keduanya berpotensi memperparah genangan di kawasan pesisir yang rendah, sehingga kesiapsiagaan ganda diperlukan baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat.

BNPB meminta masyarakat pesisir terus memantau informasi resmi mengenai prakiraan cuaca dan peringatan dini, serta segera melapor ke BPBD setempat apabila terjadi kondisi darurat. Kesiapsiagaan sejak dini dinilai menjadi kunci menekan risiko korban jiwa dan kerugian harta benda akibat banjir rob di tengah musim hujan yang tengah berjalan.