Menkeu Suahasil Geser Hampir Rp200 Triliun APBN 2026, Defisit Melebar ke 2,85%

Pemerintah telah menggeser hampir Rp200 triliun alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belanja negara yang naik sekitar Rp300 triliun. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 30 Oktober 2026.

"Nah inilah yang kami lakukan di Kementerian Keuangan, tetapi di dalam skala belanja Rp3.843 triliun itu mungkin sekarang sudah hampir Rp200 triliun yang kita geser-geser. Tapi kemudian keseluruhan belanjanya naik kira-kira Rp300 triliun, ini yang harus kami setel di dalam mengelola APBN tersebut," kata Suahasil.

Berdasarkan proyeksi (outlook) hingga 31 Desember 2026, pendapatan negara diperkirakan naik dari Rp3.154 triliun menjadi Rp3.208 triliun, sedangkan belanja negara naik dari Rp3.843 triliun menjadi Rp3.942 triliun. Akibatnya, defisit anggaran melebar menjadi Rp734 triliun atau setara 2,85% dari produk domestik bruto (PDB), naik dari target awal 2,68% atau Rp689 triliun.

"Belanjanya meningkat, maka pendapatan harus meningkat, defisitnya kita naikkan, tetapi pembiayaannya kita buat supaya tetap kredibel," ujar Suahasil menjelaskan strategi pembiayaan defisit yang melebar tersebut.

Dua pemicu utama pelebaran belanja adalah bencana alam dan beban subsidi serta kompensasi energi. Tambahan anggaran untuk penanganan bencana alam mencapai sekitar Rp60 triliun, termasuk untuk bencana di Sumatera dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sementara itu, realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga akhir September 2026 mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% dari alokasi APBN. Pemerintah menahan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter, sementara nilai tukar rupiah berada di sekitar Rp18.120 per dolar AS — kombinasi yang membuat beban kompensasi energi tetap tinggi.

Penggeseran anggaran sebesar hampir Rp200 triliun menunjukkan fleksibilitas fiskal yang diambil pemerintah di tengah tekanan belanja yang tidak terduga. Namun pelebaran defisit ke 2,85% PDB juga menjadi ujian kredibilitas pengelolaan fiskal, mengingat pemerintah harus memastikan pembiayaan defisit tetap aman tanpa mengganggu stabilitas makro.

Bagi dunia usaha, sinyal dari Rapimnas Kadin ini penting: pemerintah memilih menaikkan belanja dan defisit secara terukur ketimbang memangkas program prioritas, sembari berupaya menjaga kepercayaan pasar melalui pembiayaan yang kredibel.